Banjarbaru, 2 Oktober 2026

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Banjarmasin mengikuti kegiatan zoom tentang Refleksi Perjalanan 3 Tahun BPHPI: Capaian, Tantangan & Harapan ke Depan dan Seminar “Hakim Perempuan dalam Transformasi Peradilan Digital – Pemanfaatan Teknologi dan Kecerdasan Artifisial Secara Etis dan Inklusif” yang diselenggarakan oleh Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Kegiatan tersebut di ikuti oleh Hakim Tinggi Susilowati Siahaan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Hj. Nenny Frantika, S.H., M.H., Hakim Tinggi Zubaidah Djaiz Baranyanan, S.H., M.H., dan Hakim Tinggi Liza Valianti, S.H., M.H.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 2 Oktober 2026, pukul 09.00 sampai dengan selesai, dan kegiatan tersebut diikuti oleh para hakim perempuan 4 Badan Peradilan baik secara luring maupun daring.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari agenda BPHPI IKAHI dalam melakukan refleksi atas perjalanan organisasi selama tiga tahun, dengan mengangkat capaian yang telah diperoleh, tantangan yang dihadapi, serta harapan terhadap penguatan peran hakim perempuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Selain agenda refleksi, kegiatan juga diisi dengan seminar yang membahas transformasi peradilan digital, khususnya terkait pemanfaatan teknologi dan kecerdasan artifisial secara etis dan inklusif. Materi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapan aparatur peradilan dalam menyikapi perkembangan teknologi yang semakin berperan dalam penyelenggaraan peradilan.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para hakim perempuan dapat memperoleh wawasan dan perspektif yang relevan dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, dengan tetap memperhatikan aspek etika, profesionalisme, integritas, serta prinsip inklusivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim.

Keikutsertaan hakim perempuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas diri, sekaligus mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip peradilan yang berlaku..